Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan otonomi khusus bagi pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan undang-undang no. 21 tahun 2001

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2008....

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang & peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian negara Repiblik Indonesia

Penegakan hukum undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap permasalahan kerusakan hutan: studi kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI)-Adelin LIS