Analisa kebijakan perpajakan dalam sektor minyak dan gas bumi yang menyangkut Uplift terhadap perjanjian kontrak bagi hasil ditinjau dari Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Analisis faktor-faktor yang mendorong pemberian insentif perpajakan berupa pembebasan PPN atas penyerahan dan impor barang hasil pertanian yang bersifat strategis dan dampaknya terhadap potensi penerimaan PPN

Implikasi perubahan ketentuan pemungut PPN terhadap kewajiban perpajakan PKP rekanan dan badan-badan tertentu

Aspek pajak kontraktor minyak asing dalam kontrak bagi hasil di industri MIGAS

Analisis kebijakan batasan cost recovery terhadap alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dalam menentukan perhitungan bagi hasil dan pajak penghasilan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi