Perspektif pengelolaan rumah susun berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun = Management apartment in perspektif based on constitution number of law 20/2011 of about flat

Implikasi yuridis atas pengenyampingan pasal 43 ayat (2) huruf D undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun dalam perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun (suatu studi kasus terhadap perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah Sus) = Juridical implication on waive of article 43 paragraph 2 letter d law number 20 year 2011 regarding apartment in sale and purchase of apartment agreement a case study on sale and purchase of bassura apartment

Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terhadap pengelolaan tenaga dan iuran listrik rumah susun di Indonesia = Implication of Indonesian law of electricity undang undang nomor 30 tahun 2009 towards the management of the electricity power and bills in apartments in Indonesia

Perlindungan terhadap hak-hak penghuni rumah susun dalam menggunakan jaringan-jaringan listrik yang merupakan bagian bersama yang diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun

Ketidakpastian Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta RUA PPPSRS dengan Berlakunya Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun = Legal Uncertainty for Notaries in the Making of the RUA PPPSRS Certificate with the Application of Permen PUPR Number 23/PRT/M/2018 and Pergub DKI Jakarta Number 132 Year 2018 with Undang - Undang Number 20 Year 2011 Concerning Flat Housing