Peninjauan kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menentukan pemilihan wilayah kedudukan notaris dalam formasi jabatan notaris = Authority review of the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia in determining the electoral areas of the notaris position in the notaris mandatory requirement

Legalitas akta notaris tentang pernyataan keputusan menteri badan usaha milik negara tentang pengangkatan direksi perusahaan umum (perum) menurut peraturan menteri badan usaha milik negara nomor: Per- 03/MBU/02/2015 = The legality of notary deed regarding statement of state owned enterprises minister decree regarding public corporation (perum) board of directors appointment in accordance with state owned enterprises minister regulation number Per- 03/MBU/02/2015

Kitab undang-undang hukum kenotariatan: himpunan peraturan tentang kenotariatan

Otentisitas Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat notaris berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = The Authenticity of SKMHT made by notary in accordance to act number 30 year 2004 regarding the notary

Perbandingan Pengawasan Notaris Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang N0 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris