Kedudukan piutang pajak dalam surat paksa terhadap perusahaan yang telah dijatuhkan pailit : studi kasus PT Bestindo Tata Industri Putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/PDT.SUS/2012 = Tax receivable jurisdictional in distress warant on the company that has declared bankrupt : case study of PT Bestindo Tata Industry Supreme Court order number: 368K/PDT.SUS/2012 / Mira Sri Rahayu

Tanggung jawab notaris terhadap akte yang dibatalkan oleh pengadilan : Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1440.K/PDT/1996 tanggal 30 Juni 1996

Analisis Putusan Mahkamah Agung yang memperbaiki sejumlah sanksi yang diputuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tanggung jawab notaris dan notaris pengganti terhadap akta yang dibatalkan pengadilan : studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 277K/PDT/1995

Peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap: peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980