Kewenangan Badan Usaha Milik Daerah Melakukan Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = The Authority of Regional-Owned Enterprises to Conduct Monopolies Based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition

Tinjauan mengenai akuisisi aset dari persepektif undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Dugaan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri crude palm oil (CPO) ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Analisis yuridis keberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap dugaan kartel lintas negara pada harga angkutan peti kemas Batam-Singapura = Analysis of juridical enforceability of the law number 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition against alleged cross border cartel on container shipping price Batam-Singapore

Analisis yuridis dugaan praktik monopoli oleh Telkomsel sebagai pelaku usaha dominan dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia ditinjau berdasarkan undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical analysis of monopolistic practices alleged by Telkomsel as dominant operator in Indonesia's cellular telecommunications industry based on law no 5 year 1999