Tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara haji di Indonesia dalam kasus tidak tersedianya makanan untuk jamaah haji Indonesia di Arafah dan Mina tahun 1427 H ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Sistem pengawasan pangan di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ditinjau dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi kasus: PT. Coca-cola Vs. Takasu Masaharu).

Tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dokter paruh waktu ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK)

Tanggung jawab pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen