Sejarah pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan: Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus = The implementation of Law No. 31, 1999 concerning of anti corruption in forest clear away: Case of Darianus Lungguk Sitorus

Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case

Permasalahan pidana uang pengganti terkait teori pemidanaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi = The proposition of the compensatorial money punishment in relation with the theory of crime and punishment, based Upon Statutory No. 31 of 1999 about the eradication of corruption