Kewenangan pemerintah Kabupaten Berau dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan perda nomor 17 tahun 2011 tentang pertambangan mineral dan batubara harmonisasi dengan undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara = Berau district government authority in the management of mining area under regulation number 17 of 2011 on mineral and coal mining harmonization with law number 4 year 2009 on mineral and coal

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Penerapan asas Cabotage dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan terhadap kapal penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi = The implementation of Cabotage principle in Government Regulation Number 22 year 2011 regarding amendment to Government Regulation number 20 year 2010 regarding water transportation on oil and gas support vessels

Kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu no.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara setelah berlakunya uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah = District authority in the management of mineral and coal mining under law no 4 years 2009 on mineral and coal mining after enactment of law no 23 year 2014 on regional government