Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Parawisata menurut uu No.5 Tahun 1974 (studi kasus di dinas Parawisata DKI Jakarta)

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: analisis tehadap kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah kota Batam dan otoritas pengembangan derah industri pulau Batam

Pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan sediaan farmasi di Indonesia = Division of authority between central government, provincial government, and district government on pharmaceutical regulation in Indonesia