Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Gagasan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang Bebas dari Intervensi Politik Guna Menjamin Independensi Kekuasaan Kehakiman = The Proposal for a Mechanism to Appoint Supreme Court Justices and Constitutional Judges Without Political Interference to Safeguard the Independence of the Judiciary

Kewenangan hakim membatalkan akta notaris sebagai alat bukti: Analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Pdt.G/1996 tertanggal 7 pebruari 1996 mengenai pembatalan akta hibah dan akta jual beli

Peranan kejaksaan dalam pembebasan bersyarat

Konsep Ideal Independensi Badan-Badan yang Fungsinya Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 = The Ideal Concept of Independence of Bodies Related to Judicial Power in the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia