Kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia di tinjau dari undang-undang N0 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Singgle presence policy in reviewed from law number 5 year 1999 concerning anti monopoly practice and unfair business competition

Position of government institution on KPPU legal enforcement by law number 5 year 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition in the case of garlic importation: case study: KPPU decision on case No.05/KPPU-I/2013 = Posisi institusi pemerintah dalam penegakan hukum oleh KPPU berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kasus importasi bawang putih: studi kasus putusan KPPU perkara No. 5/KPPU-I/2013

Dugaan praktik anti persaingan usaha oleh Go-jek sebagai penyedia jasa moda transportasi ojek ditinjau berdasarkan Perspektif Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Allegation of anti competitive practice by Go-jek as a transportation service provider viewed from the Perspective of Law No. 5 year 1999 Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition

Pelindungan Konsumen Terhadap Sistem Bundling dalam Pembelian Produk Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Consumer Protection Against the Bundling Sales System in Purchasing Cooking Oil Products Judging from Consumer Protection Law and Business Competition Law

Pembuktian persekongkolan tender yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis (implied agreement) berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha (studi kasus Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015) = Rules of evidence in related with bid rigging by implied agreement based on article 22 Indonesian anti monopoly and unfair competition in Indonesian competition law perspective (case study of Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015)