Analisis Formulasi Kebijakan Opsen Pajak Pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah = Analysis of Surtax Policy Formulation in the Law on Financial Relations Between the Central Government and Local Governments

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia : tinjauan yuridis Pedoman Tata Kerja BP Migas nomor 027/PTK/XII/2007 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 = Acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia juridical review of BP Migas work procedures guidelines number 027/PTK/XII/2007 and Law number 2 of 2012

Implementasi tugas dan kewenangan pelaksana kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berkaitan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 = Implementation duties and authority of executive upstream oil and gas perform according to regulation of the President number 9 year 2013 about management organization upstream oil and gas law relating to article 33 of 1945 verse 3 of the constitution 194