Implementasi tugas dan kewenangan pelaksana kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berkaitan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 = Implementation duties and authority of executive upstream oil and gas perform according to regulation of the President number 9 year 2013 about management organization upstream oil and gas law relating to article 33 of 1945 verse 3 of the constitution 194

Tinjauan hukum mengenai pengembalian biaya (cost recovery) dalam kontrak bagi hasil dan kontrak konsesi (royalti) terkait investasi minyak dan gas bumi di Indonesia = Legal review on the reimbursement (cost recovery) in production sharing contract and concession agreement (royalties) related to oil and gas investments in Indonesia

Implementasi pasal 33 UUD 1945 dalam sektor minyak bumi pasca reformasi: analisis welfare state = Implementation article 33 of constitution 1945 in oil sector post reform welfare state analysis

Analisis yuridis terhadap asas efisiensi berkeadilan berdasarkan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan = Legal analysis of the principle of equitable efficiency in article 33 paragraph (4) of the constitution of 1945 with regards to laws on electricity

Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air untuk air permukaan sebagai implementasi hak menguasai negara atas sumber daya alam menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Government s authority to issued water resources utilization permit and water resources beneficial use permit for surface water as implementation of state right to control natural resources according to article 33 verse (3) Indonesian s constitution year