Kewenangan notaris yang dijatuhi pidana penjara dan implikasi hukum terhadap aktanya (studi putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 18/B/MPPN/XII/2017) = Authority of notary who detained on prison criminal and law implication towards his deed (case study of notary center examining board verdict number 18/B/MPPN/XII/2017)

Perlindungan hukum dan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama studi kasus : (studi kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 04/B/MPPN/VII/2017) = Legal protection and sanctions against notary who does not provide copy of deeds over a long relative period case study: verdict of supervisory board of notary center No. 04/B/MPPN/VIIv/2017

Implikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyerahkan protokol tanpa usul permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/XII/2017 = Implication of criminal sanctions against notary proven providing criminal acts of corruption and submitting protocol without proposal of request to Notary Supervisory Board : case study of decision of Supervisory Board of Notary Center Number 10/B/MPPN/XII/2017

Perlindungan hukum terhadap kepala daerah yang diputus lepas dari tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) dalam perkara pidana yang sebelumnya telah diberhentikan sementara (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1379K/Pid.Sus/2011) = Legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) in criminal case after temporary termination (Supreme Court Case Study No.1379K/Pid.Sus/2011)

Penerapan Sanksi Jabatan Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Merangkap Sebagai PPAT (Analisa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/2016) = Law Enforcement by The Notary Supervisor Council Against a Notary who Concurrently as a PPAT (Analysis of Final Decision of The Notary Central Council Examiner Number 04/B/MPPN/VIII/2016)