Ujianto Singgih Prayitno
Advokasi Sebagai Kewajiban DPR RI Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Masyarakat Lemah: Analisis terhadap Fungsi dan Hak Konstitusional DPR RI
1997
 UI - Tesis Membership
Rosdiana
Kewenangan mahkamah kehormatan dewan menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = The authority of the committee on ethics law no 17 year 2014 on the people s consultative assembly the house of representatives of the republic of indonesia the people s representatives council and regional house of representatives / Rosdiana
2017
 UI - Tesis Membership
Rizky Muhammad Ikhsan
Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92 / PUU-X / 2012 and the Constitutional Court Decision No. 79 / PUU-XII / 2014
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis Membership
Verdika Bagus Prasetya
Manajemen sekuriti fisik kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) = Physical security management at the house of representatives of the Republic of Indonesia
Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tesis Membership
Basuki Usdekiawan
Peningkatan kewenangan DPR RI periode 1999 - 2004 dalam membuat undang-undang setelah amandemen UUD 1945 = Challenge of the 1999 - 2004 house of representatives' authority on legislation post 1945 constitution amendment
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis Membership