Kajian mengenai status anak luar kawin, pasca putusan Mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikaitkan dengan KUHPerdata

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang beragama Khonghucu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Suatu studi terhadap putusan Mahkamah Agung No.178 K/ TUN/1997

Akibat hukum pencatatan perkawinan Khonghucu ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Perbandingan hukum kedudukan anak luar kawin menurut kitab undang-undang hukum perdata dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Analisa putusan mahkamah agung nomor 935 K/pdt/1998)

Tinjauan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin berpoligami dari pengadilan (Analisis kasus Putusan Nomor Z/Pdt/2004/PJAS)