Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik

Perizinan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Ditinjau Dari Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik = Licensing for the Establishment of Private Universities in The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology in terms of Good Governance Based on Law Number 25 Year 2009 concerning Public Services

Analisis penerapan good public governance pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2018 = Analysis of implementation of good public governance principles in the bureaucracy area in Ministry of Manpower in 2015-2018.

Kebijakan Tentang Profesi Akuntan Publik (Menurut Perspektif Good Governance di Indonesia

Implikasi penerapan kewenangan diskresi pemerintah pasca undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip good governance = Implication of discretion after law number 30 of 2014 on government administration and its relation with the good governance principles