Analisis yuridis potensi kartel dalam kesepakatan indonesian palm oil pledge (IPOP) berdasarkan pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Juridical analysis regarding the possibility of cartel in indonesian palm oil pledge (IPOP) agreement as regulates under article 11 of law number 5 year 1999 regarding prohibition of anti monopoly and unfair business competition

Penerapan pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri minyak dan gas : studi terhadap tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura = Application of section 22 of bid rigging Law No. 5 tahun 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the oil and gas industry : studies of integrated drilling services wells in Blok Madura

Persekongkolan yang dilarang menurut pasal 22 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (studi kasus putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007)

Analisis mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender berdasarkan pasal 22 undang undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Analysis of affiliated parties in tender conspiracy under article 22 act no 5 1999 concerning the ban on monopolistic practices and unfair business competition

Position of government institution on KPPU legal enforcement by law number 5 year 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition in the case of garlic importation: case study: KPPU decision on case No.05/KPPU-I/2013 = Posisi institusi pemerintah dalam penegakan hukum oleh KPPU berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kasus importasi bawang putih: studi kasus putusan KPPU perkara No. 5/KPPU-I/2013