Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

Pelanggaran yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris dalam membuat akta jual beli tanah (analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru tanggal 14 agustus 2015 nomor 131/Pid.B/2015 Bjb) = Violation committed by land deed official ppat notary in making the deed of sale and purchase of land (analysis Juridical Banjar Baru district court decision on august 14 2015 number 131/Pid.B/2015 Bjb)

Masalah jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Analisis kasus perkara no: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks = The problem occurs in a sale-purchase transaction withot presence of Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): An analysis case number: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pengelakan pajak jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak = Role of Accredited Land Deed Officer (PPAT) To The Tax Evasion In Sale And Purchase On Land Made by The Parties

Konsekuensi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Membuat Akta Jual Beli dengan tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Berdasarkan Blanko Akta yang Telah Disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena Tidak Sesuai dengan Objek yang Sebenarnya = The Juridical Consequences of Land Deed Officials who Made a Sale and Purchase Deed without The Presence of One Party Based on the Blank Deed That Had Been Prepared by the Land Deed Officials and Did Not Match With the Real Object.