Kedudukan hukum pemegang obligasi sebagai kreditor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Bond holders legal position according to law no 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts / Melanie Wijaya Oei

Perlindungan hukum terhadap buruh pekerja pada PT Istana Magnoliatama dalam pailit ditinjau dari undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Legal protection of laborers workers in pt istana magnoliatama on bankruptcy in terms of law no 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of debt payments

Analisis Yuridis Kepailitan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Kabupaten Badung Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = Juridical Analysis of Bankruptcy of Village-Owned Enterprises (Bum Desa) In Badung Regency Viewed From The Perspective of Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations

Perbandingan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat rehabilitasi berdasarkan financial rehabiltation insolvency act (FRIA) di Philippines = Legal comparison of suspension of payment based on law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment and suspension of payment due to rehabilitation based on financial rehabilitation insolvency act (FRIA) in the Philippines

Studi kasus pailitnya PT Andalan Artha Advisindo sekurtitas (PT AAAS) dan praktik kepailitan perusahaan efek di pasar modal Indonesia ditinjau dari undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Study cases bankruptcy of PT Andalan Artha Advisindo Securities (PTAAAS)and practice of bankruptcy securities company in capital market indonesia based on law no 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of payment / Yusriza Abdullah Pratama