Hukum pertambangan: pergeseran kewenangan pusat dan daerah dalam pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara

Implementasi kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Jawa Barat = The implementation of authority in granting mining permits in the Province of West Java

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Kewenangan pemerintah Kabupaten Berau dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan perda nomor 17 tahun 2011 tentang pertambangan mineral dan batubara harmonisasi dengan undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara = Berau district government authority in the management of mining area under regulation number 17 of 2011 on mineral and coal mining harmonization with law number 4 year 2009 on mineral and coal

Kebijakan Clean and Clear dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara = The Clean and Clear policy in managing the mining business license of mineral and coal