Tinjauan Yuridis Syarat Jabatan sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Nomor 326/PHI.G/2007/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 656K/Pdt.Sus/2008 = Legal Analysis on Termination of Employment Based on the unfulfillment of Job Requirement (Case Study of Jakarta Employment Court Decision No. 326/PHI.G/2007/PN.JKT.PST and Supreme Court Decision No 656K/Pdt.Sus/2008

Peraturan baru tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pemberhentian pegawai nnegeri sipil: dilengkapi dengan peraturan tentang uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian dan upah lembur

Kompensasi pada Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Disiplin: Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 389K/Pdt.Sus-PHI/2023 = Compensation for Termination of Employment with Reason Disciplinary Violations: Analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number No. 389 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Peran Pemerintah bagi Pekerja Atas Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Adanya Notice Period: (Studi Kasus Pada Perusahaan ABC) = The Government’s Role in Termination of Employment (PHK) Without a Notice Period (ABC Company Case Study)

Perlindungan hukum terhadap buruh yang di kenakan pemutusan hubungan kerja = Law protection over labor on termination of employment