Konsekuensi yuridis terhadap akta jual beli tanah yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan peraturan perundang undangan yang berlaku tinjauan yuridis atas putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 08 b mj ppn xii 2014 = Judicial qonsequences on land sale and purchase deed that was made not in accordance to legislation and consent of the parties involved judicial review on majelis pengawas pusat notaris decision number 08 b mj ppn xii 2014

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017 = The Responsibility of Land Deed Official In Preparing Sale And Purchase Deed that Facilitate Unlawful Land Sale and Purchase based on The Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017

Keabsahan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K/Pdt/2016) = The Validity of Sale and Purchase Deed by Falsifying the Identity of the Parties and Legal Defect Authority (Case Study Supreme Court Decision Number 1979/K/Pdt/2016)

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah sehubungan dengan kewenangannya membuat akta jual beli (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, tertanggal 6 Mei 2014) = The unlawful act in connection with his authority to make sale and purchase deeds an (An Analysys of Yogyakarta District Court Decision Number: 99/Pdt.G/ 2013/PN.YK, dated May 6, 2014)

Analisis pembuatan akta Jual beli Oleh PPAT yang dibuat berdasarkan salah satu ketentuan pada putusan pengadilan untuk bertindak dalam dua kedudukan (studi putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS Tanggal 23 Juni 2009) = Analysis of the creation of deed of sale and purchase by PPAT created by one of the provisions In court decision to act in two position (study Bekasi district court decision no. 109/PDT.G/2009/PN.BKS June 23rd 2009)