Aspek hukum pertanggungjawaban seorang notaris yang tidak diketahui keberadaannya terhadap akta pendirian perseroan terbatas yang belum disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia : studi kasus: kantor notaris x = Responsibility of notary whom where abouts unknown toward establishment deed which need an approval from minister of law and human rights Republic of Indonesia : case study : notary x office

Penguatan kedudukan majelis pengawas notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat studi kasus keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor: m.hh 12.hm.07.01 tahun 2015 = Strengthening position of majelis pengawas notaris based on the categorization of its authority in the framework of protection of the community

Analisis yuridis tentang rangkap jabatan notaris sebagai konsultan hak kekayaan intelektual studi kasus surat direktur perdata Direktorat Jenderal Administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor ahu2 um 01 01 369 = Juridical analysis of dual position notary as intellectual property rights consultants case study letter of the director general of administrative law civil directorate general ministry of justice and human rights of the Republic of Indonesia number ahu2

Tanggung jawab Notaris sebagai akibat tidak diberitahukannya perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016 = Responsibilities of a Notary as a result of not being notified of changes to company data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Supreme Court Number 1840 K/PDT/2017

Analisis yuridis penentuan formasi jabatan notaris dalam kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang formasi jabatan notaris = Juridical analysis determination of formation notary in regard to economic growth rate based Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang formasi jabatan notaris