Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Pengujian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/S) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Selayang pandang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ius Constituendum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Analisis penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga parlemen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia