Kewenangan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan = Authority of the non ministerial government institutions constructed by the government under non mandatory decree by act to formate legislation / Rika Yuristia Mardhiyah

Analisis ilmu perundang-undangan dan penafsiran Undang-Undang terhadap rumusan pengaturan mengenai hak mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam uu nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan uu nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = The analysis of legislation theory gesetzgebungslehre and interpretation theory of law upon the rights to file a case review herziening under act number 48 year 2009 on judicial power and act number 8 year 1981 on criminal procedure

Teori perundang-undangan Indonesia suatu sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman

Analisis Kedudukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian Formil Konstitusionalitas Undang-Undang = Analysis of the Position of the Law on the Formation of Legislation as a Benchmark in the Formal Testing of the Constitutionality of Laws

Undang-undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dalam perspektif ilmu perundang-undangan = Act on the stipulation of the perppu to become the law in the perspective of laws and sciences