Peredaran proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK sebelum dan sesudah perma No. 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK

Pemeriksaan keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada tingkat pengadilan negeri menurut UU No.8 Tahun 1999 dan Perma 1 Tahun 2006

Penerapan pasal 18 ayat 1 huruf h Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen analisis putusan Mahkamah Agung no 476 k pdt sus bpsk 2013 = Practice of article 18 1 letter h law no 8 year 1999 on consumer protection to consumer finance agreement indonesia s supreme court s decision analysis no 476 k pdt sus bpsk 2013

Tinjauan penerapan lembaga paksa badan terhadap ahli waris (analisa pasal 3 ayat (2) peraturan Mahkamah agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2000

Upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU menurut UU No. 5 tahun 1999 dan PERMA No. 1 tahun 2003 (studi kasus Garuda vs KPPU)