Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan (kajian mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstructural oleh perancang peraturan perundang-undangan) = The Authority of The Minister of Law and Human Rights in Harmonizing The Draft Legislation / Bhaktiarsa Bagus Syaifullah

Surat Keputusan Bersama Menteri (Kajian atas keberadaan dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia) = Joint Ministerial Decree (Reviews of existence and position in the Indonesia legislation).

Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal implication to the possition of MPR decree regarding to Law number 12 year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani

Membangun mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan (ex post review) dalam penataan dan pembentukan peraturan perundang-undangan = Building a regulation evaluation mechanism (ex post review) in the regulatory reformation and legislation making

Eksistensi peraturan bersama menteri menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (kajian atas Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelangaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik) = The existence of the joint regulation of minister by law number 12 of 2011 concerning the establishment of regulation legislation / Denden Imadudin Soleh