Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration

Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap hukum acara peradilan administrasi negara = Implication of the law number 30 year 2014 on governmental administration toward state administrative law procedure

Pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah APIP terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Supervision of the government internal auditor APIP against the abuse of authority in accordance with law number 30 year 2014 on government administration

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

Diskresi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Discretion in state financial management as stipulated in Article 25 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration