Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan uu no.4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara setelah berlakunya uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah = District authority in the management of mineral and coal mining under law no 4 years 2009 on mineral and coal mining after enactment of law no 23 year 2014 on regional government

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah: Persetujuan Bangunan Gedung Setelah Undang-Undang Cipta Kerja = Relation of Authority between The Central Government and Local Governments: Building Permit After Law of the Job Creation

Reduksi Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubar = Reduction the Authority of Local Governments in Mining Business Activities in Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

Usaha pengembangan panas bumi dan hubungan pemerintah pusat daerah studi : persepsi stakeholder terhadap undang undang nomor 21 tahun 2014 dan undang undang nomor 23 tahun 2014 = Geothermal development efforts and central and local government relations study stakeholders perception on acts number 21 year 2014 and acts number 23 year 2014