Penetapan pengadilan sebagai solusi bagi pencatatan perjanjian perkawinan (yang dicatatkan setelah perkawinan) terkait kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga: analisa penetapan No. 333/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar = A court order as a solution to ratify a prenuptial agreement (after marriage) concerning its binding power towards third parties: case study penetapan No 333/Pdt P/2009/PN.Jkt.Bar

Perjanjian kawin pada perkawinan campuran warga negara Indonesia dan warga negara Irlandia yang dilaksanakan di Hong Kong (analisis penetapan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 619/PDT.P/2017/PN.JKT.Sel.) = Prenuptial agreement on a mix marriage between a Indonesian citizen and a Ireland citizen that took place in Hong Kong (an analysis of a quotation from the civil court in Jakarta Selatan number 619/PDT.P/2017/PN.JKT.Sel. / Aryo Bisma Radjasa

Tinjauan yuridis perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap harta bersama = Judicial review of prenuptial agreement in mixed marriage on marital property

Perjanjian kawin pada perkawinan antar negara antara warga negara Indonesiadan warga negara New Zeland yang dilakukan di New Zeland = Prenuptial agreement between indonesian citizen and New zealand citizen which conducted in New zealand

Keabsahan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K /PDT/2012 = The validity of asset separation in marriage based on prenuptial agreement made after marriage case study of supreme court verdict number 2901 K/PDT/2012