Rangkap jabatan notaris sebagai ketua koperasi ditinjau dari undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Double occupation of notary as koperasi's chief based on law number 2 year 2014 amendment of occupation law number 30 year 2004 and notary's ethic code / Vincentia Prastiwi Hapsari

Penempatan notaris di badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menurut kode etik notaris tahun 2015 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary placement in indonesia investment coordinating board according to notary code of conduct year 2015 and law number 2 year 2014 regarding amendment of law number 30 year 2004 regarding notary incumbency / Ratih Indriningtyas

Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.

Analisis Yuridis Implementasi Pasal 16A Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Calon Notaris yang Sedang Melaksanakan Kewajiban Magang di Kantor Notaris = Juridical Analysis Implementation Article 16A paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary to Candidate Notary that obligations internship in Notary Office

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa