Kewenangan negara dalam pemberian izin pertambangan mineral radioaktif = State authority in granting radioactive mineral mining permit

Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020

Implementasi E-Government Di Kabupaten Bogor: Studi Kasus Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis (OPTIMIS) Pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) = Implementation of E-government in Bogor Regency: Case Study Systematic Informative Transparent Online Licensing (OPTIMIS) on Building Permits (IMB) at Investment and One Stop Intergrated Service Office (DPMPTSP) Bogor Regency

Pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bogor = The spatial planning control through building permit in Bogor City / Rizki Aulia

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit