Analisis kepastian hukum perlakuan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak badan usaha milik negara masuk bursa : studi pada PT. ABC Persero Tbk = Analysis of the legal certainty of article 25 income tax treatment for the go public state owned enterprise taxpayer : study to PT. ABC Persero Tbk

Tinjauan kepastian hukum perpajakan atas upaya hukum sengketa terkait pengampunan pajak (tax amnesty) = Legal tax certainty review on legal remedies concerning tax amnesty disputes

Tinjauan yuridis terhadap surat edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 tentang penggunaan link aja sebagai alat pembayaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 = Juridical review of circular letter of State-Owned Enterprises Number SE-3/MBU/08/2019 regarding the use of link aja as a payment tool in a State-Owned Enterprise environment associated with Law Number 5 of 1999

Tinjauan hukum terhadap klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/Pojk.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 13/Seojk.07/2014 = Legal review on standard clause in consumer financing agreement based on the financial service authority regulation no 1/POJK.07/2013 regarding consumer protection in financial service sector and financial service authority circular letter no 13/SEOJK.07/2013

Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Persero Melalui Kewenangan Menteri Bumn Selaku Rapat Umum Pemegang Saham dan Wakil Negara Dalam Kekayaan Negara yang Dipisahkan Berdasarkan Teori Hukum Keuangan Publik = Utilization of Good Corporate Governance in the Management of State-Owned Enterprises of Persero through the Authority of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders and State Representatives in State Assets Seperated Based on Legal Theory of Public Finance