Tinjauan yuridis terhadap akta pembagian hak bersama yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atas warisan berupa hak atas tanah = Juridical review on deed of division of co property drawn before land deed official upon inheritance of land titles / Budi Wibowo Halim

Analisa yuridis mengenai pembuatan akta pembagian hak bersama (APHB) yang dibuat dihadapan PPAT yang juga menjabat sebagai notaris : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/Mj.Ppn/Xii/2011 tanggal 29 Desember 2011 = Juridical analysis of deed with rights allocation (APHB) which signed before the official Land Deed Maker (PPAT) who also serve as a Notary : Case study the Council Decision Investigator notary's Center's Number: 02/B/Mj.PPN/XII/2011 on 29th December 2011

Pelanggaran jabatan pejabat pembuat akta tanah yang merugikan pihak ketiga dalam hal PPAT menahan dokumen dan membuat akta diluar wilayah jabatannya : studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 587K/PDT/2010 = Malfeasance of the land deed official that adverse third party in terms of land deed official hold a document and made a land certificate outside the region of the office : case study Verdict of the Supreme Court number 587K/PDT/2010

Penetapan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kegiatan pemeliharan data tanah setelah terjadi pemekaran di Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi studi kasus akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bekasi = Land deed maker officer position region establishment and maintenance of land records after regional growth of Administrative Regions Bekasi district case study deed of sale and purchase of land made before land deed maker of Bekasi District

Akibat Hukum Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Terbukti tidak Bersalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 337 K/TUN/2021) = Legal Consequences of Non Compliance With The Decision of The Supreme Court in The Case of Termination of a Land Deed Official (PPAT) Proven Innocent (Study of Supreme Court Decision Number 337 K/TUN/2021)