Pengharmonisasian rancangan peraturan menteri : analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 23 tahun 2018 tentang pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau rancangan peratur = Harmonizing the draft ministerial regulation : analysis of law and human right ministryregulation no. 23/2018 about harmonizing the draft ministerial regulation, draft regulation of non-ministerial governmen institutions, or draft regulations from non- st

Kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi = The authority of minister of law and human rights in non-litigation regulation-dispute resolution

Kewenangan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah menurut peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 di Kabupaten Sukabumi = The Authority of harmonizing the local regulation draft according to the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 Year 2018 in Sukabumi Regency

Eksistensi peraturan bersama menteri menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (kajian atas Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelangaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik) = The existence of the joint regulation of minister by law number 12 of 2011 concerning the establishment of regulation legislation / Denden Imadudin Soleh

Penyelesaian konflik norma peraturan perundang undangan melalui jalur mediasi (analisis peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi) = Conflict completion of legislative norm by mediation path (analysis of justice and human right ministry regulation no. 2/2019 about completion disharmony of regulation by mediation) / Muhammad Kamil Akbar