Penataan Proses Harmonisasi Peraturan Dalam Pengaturan Peraturan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan = Structuring the Process of Harmonizing Regulations in Arrangement of Laws and Regulations concerning the Establishment of Legislation

Pembentukan peraturan pelaksana atas peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan = Forming of implementing regulation of the ministerial regulation in the legislation study

Kewenangan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan = Authority of the non ministerial government institutions constructed by the government under non mandatory decree by act to formate legislation / Rika Yuristia Mardhiyah

Kehilangan dan tambahan dalam terjemahan undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa Inggris = Loss and gain in the translation of law of the Republic of Indonesia number 12 year 2011 on the establishment of laws and regulations into English

Kewenangan atribusi presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada keadaan normal dan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa = President's attribution authority in establishment of laws within normal conditions and in a matter of coercive emergency