Metode pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU tindak pidana korupsi dan UU perbendaharaan negara

Analisis implementasi keterbukaan informasi publik pada website Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya = Analysis of public information disclosure implementation on government agency in State Treasury Service Office (KPPN) of Tasikmalaya's website

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration

Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewasa tentang anggaran dengan pengawasan keuangan negara.

Eksistensi badan pemeriksa keuangan dalam peradilan perbendaharaan Negara