Muhammad Farhansyah Hamid
Sumber Pembiayaan Ekonomi Kreatif Selain APBN dan APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif = Creative Economy Financing Sources Other than the State Budget and Regional Budget according to Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Tesis Membership
Prahesti Sekar Kumandhani
Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tesis Membership
Quraisi Sifhan
Politik hukum hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = The legal politics of financial relations between the center and the regions in terms of Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and regions and Law number 23 of 2014 concerning Regional Government
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Tesis Membership
Isnah Ayu Annisa
Perbandingan konsep undang-undang dan peraturan daerah: kajian atas pembentukan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah = Comparison of the concept of national law and regional regulation: a research on the making of law about state budget and local regulation about local government budget
2018
 UI - Skripsi Membership
Aditya Guwanda
Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah = Distribution of authority between the central government and regional government based on law number 23 year 2014 concerning regional government in providing houses for low-income communities
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership