Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan panas bumi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (studi kasus lelang Wilayah Kerja Pertambangan Sorik Marapi Roburan Sampuraga) = The authority of the central government in the development and control groups against geothermal mining permit issued by the local government case auction geothermal working mining area sorik marapi roburan sampuraga / Anita Widowati

Pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan sediaan farmasi di Indonesia = Division of authority between central government, provincial government, and district government on pharmaceutical regulation in Indonesia

Analisis Formulasi Kebijakan Opsen Pajak Pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah = Analysis of Surtax Policy Formulation in the Law on Financial Relations Between the Central Government and Local Governments

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah = Distribution of authority between the central government and regional government based on law number 23 year 2014 concerning regional government in providing houses for low-income communities