Analisa yuridis terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) yang merugikan klien = Juridical analysis of the implementation of notary as an accredited land deed officer (ppat) the adverse clients

Aspek hukum dari Baitul Qiradh sebagai lembaga keuangan dan perlindungannya terhadap nasabah

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum undang-undang tindak pidana korupsi (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/PID.SUS-TPK/2017/PN.SBY) = Notary and Land Deed Official (PPAT) as subject of Law No. 31 Year 1999 (as amended by Law No. 20 Year 2001) regarding eradication of criminal acts of corruption (case study the Verdict of District Court of Surabaya Number 62/Pid. Sus-TPK/2017/PN.SBY)

Akibat hukum keberpihakan notaris/ppat dalam pembuatan akta jual beli atas tanah (studi putusan makamah agung nomor 1175 k/pid/2016) = Legal concequences of notary/ppat allegiance in making the deed of sale and purchase of land (study of the verdict of sepreme court of the republic of Indonesia number 1175 k/pid/2016)

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009