Dilema menentukan keterkenalan suatu merek di Indonesia menurut UU No 15 tahun 2001 tentang merek (tinjauan pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat 2 undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek) = Dilemma to determine the well known marks in indonesia by law of the republic of indonesia no 15 year 2001 regarding marks review article 6 paragraph 1 letter b and paragraph 2 by law of the republic of indonesia no 15 year 2001 regarding marks

Tinjauan yuridis pengalihan hak atas merek pada saat permohonan pendaftaran merek berdasarkan pasal 41 ayat 8 undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis = Juridical review of trademark assignment on trademark application based on article 41 paragraph 8 of law no. 20 year 2016 regarding trademark and geographical indications / Eva Dewi Kartika

Analisis pasal pengalihan hak atas merek yang belum selesai didaftarkan menurut pasal 41 ayat (8) undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis = Analysis of transfer of brand rights that is yet to be registered by article 41 section (8) of law No. 20 year 2016 concerning of brand and geographical indications

Dampak Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pengakuan Hutang Yang Dalam Proses Pembuatannya Melanggar Ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf (m) Dan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 576/PDT/2018/PT BDG) = Legal Impact on the Validity of Deed of Recognition of Debt In the process of making it violates the provisions of Article 16 Paragraph 1 Letter (m) and Article 15 Paragraph 2 of the Law on Notary Positions (Case Study Decision Number 576/PDT/2018/PT BDG)

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai dasar dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan : tinjauan yuridis terhadap Pasal 34 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana = State of very necessary and an urgent as a basis for search and seizure action : judicial review of Article 34 paragraph (1) and Article 38 paragraph (2) Law No. 8 year 1981 regarding criminal procedure law