Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang (analisis ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi) = Decree of the people s consultative assembly as the legal basis in law making process (analysis of the decree of the people s consultative assembly of the republic of indonesia number XVI/MP/1998 on political economy in term of democracy economy) / Kuntari

Penerapan pasal 134 kuhp tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di indonesia studi kasus putusan pengadilan tahun 1998-2013 = The implementation of article 134 indonesian penal code regarding defamation towards president and vice president in indonesia case studies on court decision 1998-2013

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1983 dan pidato pertanggungjawaban presiden

Keberpihakan media online terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden Republik Indonesia 2014 = Online media partiality towards the candidates of indonesia president and vice president on presidential election 2014 /Ircham Miladi Aganovi,