Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

Dampak Hukum Terhadap Keabsahan Akta Pengakuan Hutang Yang Dalam Proses Pembuatannya Melanggar Ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf (m) Dan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 576/PDT/2018/PT BDG) = Legal Impact on the Validity of Deed of Recognition of Debt In the process of making it violates the provisions of Article 16 Paragraph 1 Letter (m) and Article 15 Paragraph 2 of the Law on Notary Positions (Case Study Decision Number 576/PDT/2018/PT BDG)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Hibah Palsu serta Peran Majelis Pembina Pengawas Daerah terhadap Penanggulangan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN = Responsibilities of Land Deed Making Officials for Making False Grant Deeds and the Role of the Regional Supervisory Board of Trustees in Overcoming Violations Committed by Land Deed Making Officials in Pekanbaru. (Case Study Decision Number 34/G/2020/PTU

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Elektronik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan = The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN) Number 5 of 2020 On The Imposition Mortgage Right By Land Deed Official Certifier in Statutory Theory Perspective

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN DAN LARANGAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 261/PDT.G/2016/PN DPS) = Violation of Obligations and Prohibition of Position Conducted by Notaries in Making Authentic Deeds (Case Study of Denpasar Court Decision Number 261/Pdt.G/2016/PN Dps)