Perkembangan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 : studi perbandingan 8 negara = Development of filling the position of president and vice president in Indonesia before and after the Amendment Act of 1945 : comparative study of 8 states

Analisis frasa perbuatan tercela dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden = Analysis on misdemeanor phrase in article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as one of the reasons for impeaching the President / Musthofa Faruq

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 / Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sebagai dasar hukum pembentukan undang-undang (analisis ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi) = Decree of the people s consultative assembly as the legal basis in law making process (analysis of the decree of the people s consultative assembly of the republic of indonesia number XVI/MP/1998 on political economy in term of democracy economy) / Kuntari

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat