Peran dan Tanggung Jawab Notaris untuk Mengenal Penghadap dan Akibat Hukum Dari Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris dengan Identitas Palsu Milik Penghadap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.sel = Role and Responsibility of Notary to Identify Appearers and Legal Consequences Of Authentic Deeds Made by Notary With The False Identity Of The Appearers (Case Study District Court Of The Republic Of Indonesia Decision No. 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel

Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang didasari Utang Piutang dihubungkan dengan Prinsip Kehati-hatian Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dpu) = Drawing up of the Deed of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney to Sell Based on Debts and Receivables Connected to the Notary's Precautionary Principle (Study of Dompu District Court Decision Number 23/Pdt.G/2018/PN.Dpu)

Tanggung jawab dan perlindungan terhadap notaris dalam penyangkalan akta yang dibuatnya oleh salah satu penghadap : studi kasus PT. MGZ = Responsibility and protection for notary in disavowal of the deed that made of the one those who make the deed : case study PT. MGZ

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Yang Membuat Akta-Akta Berisi Data Yang Diduga Palsu dari Penghadap (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi) = Legal Protection Against Notaries and PPATs Making Deeds Containing Data Allegedly False From Appearers (Cibinong District Court Decision Number 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi)

Akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat di hadapan notaris atas dasar keterangan penghadap palsu mengakibatkan terjadinya peralihan saham : analisis Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 01/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/I/2017 = Statement of meeting resolution that have been made in front of a notary based on the explanation of false conveyor that inflict in stock shift : analysis of Decision of The Regional Examining Council of Notary of Banten Province Number 01/PTS/Mj.PWN Prov. Banten/I/2017