Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan panas bumi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (studi kasus lelang Wilayah Kerja Pertambangan Sorik Marapi Roburan Sampuraga) = The authority of the central government in the development and control groups against geothermal mining permit issued by the local government case auction geothermal working mining area sorik marapi roburan sampuraga / Anita Widowati

Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan masalah kependudukan di Indonesia = The authority of central government and local governement in managing the population issue in Indonesia

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Mengawasi Pembentukan Peraturan Daerah: Harmonisasi, Evaluasi Dan/Atau Fasilitasi = Central Government Authority in Supervising the Formation of Regional Regulations: Harmonization Evaluation and/or Facilitation