Tinjauan yuridis kedudukan hukum isteri pertama dalam hal suami berpoligami menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Problematika nikahul fasid dan hubungannya dengan pembatalan perkawinan oleh isteri pertama terhadap perkawinan poligami yang tidak sah menutut hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411 K/ AG/1998

Poligami dan Undang-undang no. 1 tahun 1974 : Study kasus di Pengadilan Agama Purwokerto

Izin Pengadilan Untuk Suami Menikah lagi Karena Isteri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan( Analisa Terhadap Putusan Makamah Agung RI No.209K/AG/1994, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.48/1993/PTA. ,JK, jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1107/Pdt.G/92/PA.JT.

Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi) = Cancellation of unauthorized polygamy marriage stated by his first wife after the death of a husband (Study of the Sukabumi Religious Court Ruling Number 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)