Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Ditinjau dari aspek Hukum Penataan Ruang di kota Bandar Lampung (Kajian Hukum administrasi Negara)

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: analisis tehadap kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah kota Batam dan otoritas pengembangan derah industri pulau Batam

Konflik dalam pengelolaan kota Batam

Penyelesaian dualisme kewenangan pengelolaan Kota Batam antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus = The settlement of dualism of authority between BP batam and local government of Batam through the establishment of special economic zone / Vivi Ayunita Kusumandari

Status hukum tanah hasil reklamasi Pantai Ancol Jakarta dikaitkan dengan pendapatan asli daerah